Menyatukan Pikiran dan Tindakan

Ketika pekerjaan menyejahterakan rakyat terbentur dengan banyak
masalah, lingkungan rusak, pasar tradisional memudar, perdagangan
terputus, keamanan memburuk, BUMN merugi, investor asing tak kunjung
tiba, dan Visit Indonesia Year jalan di tempat, para pejabat sibuk
membuat undang-undang baru. Semua masalah diasumsikan berawal dari
ketiadaan payung hukum yang memadai.

Padahal, pemimpin daerah mengeluhkan peraturan baru banyak yang
datang dan pergi. Membuat peraturan memang bagian dari perubahan.
Namun, orang- orang bijak memberi nasihat, "Ada dua pihak yang harus
diwaspadai: yang tidak pernah berubah dan yang setiap saat berubah."

Alignment dalam kamus diartikan penjajaran, di masjid dimaknai saf,
di ketentaraan berarti membuat dalam satu barisan, dan dalam
manajemen saya artikan menyatukan pikiran dan tindakan.

Negeri ini bisa gagal bukan karena kurang orang pintar, tetapi
kurang disatukan orang-orang pintar itu. Seorang sekretaris jenderal
memberi tahu saya bahwa departemennya sulit bergerak karena
kebanyakan orang pintar. Sementara itu, Pak atau Bu Menteri sibuk
jalan-jalan ke luar negeri. Orang-orang pintar yang tak disatukan
akan asyik dengan pikiran sendiri, bekerja menurut hobi masing-
masing.

Buruknya alignment tampak dalam kegiatan yang saling bertabrakan.
Saat mengepalai sebuah badan di pemerintahan, saya sering terkejut
dengan kunjungan delegasi dagang dari kantor kementerian A dan B.
Mereka berkunjung sebelum kami datang, dengan tema yang
berseberangan pula. Di Arena Pekan Raya Jakarta kita saksikan
anjungan sebuah kota terletak di luar anjungan provinsinya. Di
pameran pariwisata internasional di Berlin saya juga pernah melihat
anjungan Bali Village yang dikelola swasta ditempatkan di luar
anjungan Indonesia yang terkesan gelap dan sepi.

Masalah alignment tak hanya terjadi horizontal antardepartemen,
tetapi juga horizontal dalam satu departemen. Di satu departemen
hampir semua unit memiliki kegiatan sama dengan nama berbeda-beda.
Kegiatan yang berulang sama dengan pelaku (pegawai dan pemborong)
yang berbeda-beda jelas merupakan pemborosan.

Sikap ini sebenarnya tak lepas dari tradisi "menghabiskan anggaran"
tanpa memikirkan akibat sehingga tujuan tak pernah tercapai.
Bayangkan, satu departemen dengan lima jajaran eselon satu dan 25
jajaran eselon dua mempekerjakan 50 biro iklan dengan 100 pengelola
acara.

Memimpin ke atas

Buruknya alignment merupakan cermin dari buruknya kepemimpinan.
Tradisi birokrasi yang konon diadakan untuk melayani atasan masih
terus berlanjut. Pemimpin baru yang berdatangan dari luar birokrasi
tampak menikmati betul pelayanan super prima dari bawahannya. Di
bandara mereka dijemput banyak orang, persis di depan pintu pesawat.
Di hotel sudah menunggu puluhan orang yang siap melayani permintaan
pejabat tinggi. Lift khusus disediakan untuk pejabat puncak.

Seorang CEO perusahaan-pengangkut yang baru diangkat dan kebetulan
mantan dari perusahaan swasta baru-baru ini menyatakan: Stop semua
itu! Ia menunjukkan karikatur yang terdiri dari banyak orang yang
saling mencium tangan atasannya. Pejabat yang paling tinggi
(menteri) memberi tangan kanannya untuk dicium pejabat eselon I.
Tangan kiri pejabat eselon satu itu dicium pejabat eselon 2.
Demikian seterusnya.

Kepemimpinan seperti ini merusak masa depan bangsa. Orang merasa tak
sopan kalau tidak membawakan tas pemimpinnya, menjemput di depan
pintu pesawat, duduk di paling depan saat pemimpin berpidato, dan
seterusnya. Kepemimpinan tidak diadakan untuk melayani atasan,
melainkan untuk mengubah manusia dan mencapai hasil. Pemimpin
bukanlah pencipta pengikut, melainkan pencipta pemimpin-pemimpin
baru.

Dalam model kepemimpinan alignment, seorang pemimpin menjalankan
tiga peran sekaligus: memimpin ke atas, memimpin ke bawah, dan
memimpin ke samping. Memimpin ke atas dan memimpin ke bawah
merupakan bagian dari vertical alignment, sedangkan memimpin ke
samping bagian horizontal alignment.

Yang saya temui, banyak menteri, bupati, dan gubernur hanya
menjalankan peran memimpin ke bawah, sementara setiap bawahannya
terperangkap peran memimpin ke atas. Bisa dibayangkan apa jadinya
negeri ini kala semua pejabat hanya melayani atasannya saja. Mereka
lupa bahwa birokrasi diadakan untuk kita, pembayar pajak.

Dalam manajemen birokrasi, kepemimpinan yang demikian sedang
melakukan inersia, yaitu penyakit "pedalaman" yang membuat orang
asyik melihat ke dalam sehingga sulit menerima perubahan. Inersia
menyebabkan birokrat atau eksekutif terpenjara dalam silo (fungsi)-
nya masing-masing sehingga sulit menerima pemimpin dari kiri-
kanannya.

Horizontal alignment lemah, tidak ada koordinasi. Inilah awal dari
pergeseran ekonomi dan negara kesatuan Indonesia yang karut-marut.
Indonesia alignment lebih dari sekadar undang-undang, yaitu cara
kerja dan memimpin.

Sumber: Menyatukan Pikiran dan Tindakan oleh Rhenald Kasali,
Mengajar Manajemen Perubahan pada Universitas Indonesia